Kota Bogor – Tingginya serapan anggaran Pemerintah Kota Bogor tahun 2025 justru memicu sorotan tajam dari DPRD. Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Panitia Khusus (Pansus) menilai capaian yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di tengah masyarakat.
Rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (7/4/2026), menjadi panggung evaluasi awal yang menyoroti efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Dipimpin Ketua Pansus Ahmad Aswandi, pembahasan berlangsung dinamis dengan sejumlah catatan kritis dari anggota dewan.
Data Menguat, Persepsi Publik Dipertanyakan
Secara umum, laporan pemerintah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 79,75, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.
Namun, Pansus menilai indikator tersebut belum cukup untuk menggambarkan kualitas pembangunan secara menyeluruh.
“Keberhasilan tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari bagaimana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap salah satu anggota Pansus.
Belanja Daerah Jadi Titik Kritis
Dengan realisasi anggaran yang melampaui 95 persen, DPRD justru mempertanyakan kualitas belanja daerah. Menurut Pansus, tingginya penyerapan anggaran harus dibarengi dengan hasil yang nyata dan terukur.
Sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian antara lain:
- Kemacetan yang belum tertangani optimal
- Ketimpangan akses layanan kesehatan
- Pembangunan infrastruktur yang belum merata
Hal ini menimbulkan keraguan apakah program prioritas telah berjalan efektif.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah
Pansus mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada capaian administratif dan simbolik semata. Evaluasi LKPJ harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan.
“Serapan tinggi bukan tujuan akhir. Yang utama adalah dampaknya bagi masyarakat,” tegas anggota Pansus.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya menjadikan kepuasan publik sebagai indikator utama, bukan sekadar penghargaan yang bersifat formal.
Rekomendasi Akan Jadi Penentu
Pembahasan ini merupakan tahap awal sebelum DPRD Kota Bogor mengeluarkan rekomendasi resmi atas LKPJ 2025.
Pansus memastikan rekomendasi yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan berorientasi pada perbaikan nyata di lapangan.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo
Publisher: Tim Redaksi
About The Author
