Oleh: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)
Jurnalis Pewarna Indonesia & Bocah Bekasi Utara, Pemred Pelitanusantara.com
BEKASI,PAS7NEWS.COM — Satu tahun pertama dalam pemerintahan sering disebut sebagai masa konsolidasi. Namun dalam konteks Bekasi, periode ini memiliki makna yang lebih dalam: mengelola mandat yang lahir dari kemenangan tipis.
Pada Pilkada 2024, pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe meraih kemenangan dengan selisih suara yang relatif kecil, sekitar tujuh ribuan suara. Dalam ukuran kota sebesar Bekasi, angka ini bukan sekadar hasil pemilihan, tetapi indikasi bahwa kepercayaan publik terbagi.
Kondisi tersebut menjadikan kepemimpinan ini sejak awal tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya memperluas legitimasi.
Selama satu tahun pertama, Pemerintah Kota Bekasi terlihat berupaya menata fondasi kebijakan.
Program Rp100 juta per RW menjadi instrumen untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan lokal. Skema ini memperlihatkan pergeseran pendekatan dari sentralistik menuju partisipatif.
Selain itu, peningkatan insentif RT dan RW mencerminkan pengakuan terhadap struktur sosial yang selama ini menjadi penghubung utama antara pemerintah dan warga.
Di sektor kesehatan, optimalisasi layanan melalui puskesmas tingkat kelurahan menunjukkan fokus pada pemerataan akses layanan dasar.
Sementara itu, rotasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas birokrasi.
Secara umum, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun kerangka kerja yang lebih responsif.
Survei terhadap 800 responden menunjukkan 72,02 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja awal pemerintah.
Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat melihat adanya perbaikan, khususnya dalam pelayanan publik dan layanan sosial.
Namun, dalam perspektif tata kelola, angka tersebut juga mengandung catatan penting: masih terdapat sekitar 28 persen warga yang belum puas.
Dalam konteks kemenangan dengan selisih tipis, kelompok ini menjadi signifikan karena berpotensi memengaruhi stabilitas kepercayaan publik ke depan.
Di tengah berbagai program yang dijalankan, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi perhatian:
- Banjir yang berulang di sejumlah wilayah
- Kerusakan infrastruktur jalan yang belum tertangani merata
- Revitalisasi pasar tradisional yang berjalan lambat
- Pengelolaan sampah Bantargebang yang masih kompleks
Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan program, tetapi juga menyelesaikan isu-isu struktural yang telah berlangsung lama.
Sebagai kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi, Bekasi memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan sosial.
Selama satu tahun terakhir, stabilitas relatif terjaga. Namun ke depan, diperlukan langkah yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa toleransi tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam kebijakan.
Dalam konteks tersebut, sektor pendidikan menjadi ruang paling strategis.
Pemerintah Kota Bekasi perlu memastikan bahwa sekolah negeri mampu mengakomodasi keberagaman, termasuk dengan:
menyediakan guru agama sesuai dengan keyakinan peserta didik.
Kebijakan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara sekaligus langkah konkret dalam membangun kesetaraan.
Pelaksanaannya membutuhkan:
- perencanaan berbasis data
- koordinasi lintas sektor
- serta pengawasan yang konsisten
Memasuki tahun kedua, tantangan kepemimpinan akan berubah.
Jika tahun pertama berfokus pada konsolidasi, maka tahun berikutnya menuntut akselerasi dan hasil yang lebih terukur.
Dalam konteks mandat yang tipis, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memberikan dukungan.
Kemenangan dengan selisih suara yang kecil tidak dapat dipandang sebagai kelemahan, tetapi sebagai pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dibangun.
Satu tahun pertama menunjukkan adanya arah dan upaya.
Namun keberhasilan kepemimpinan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan untuk:
- memperluas manfaat kebijakan
- menyelesaikan persoalan mendasar
- serta memastikan keadilan dirasakan secara merata
Dengan demikian, mandat yang awalnya terbatas dapat berkembang menjadi kepercayaan kolektif yang lebih kuat dan berkelanjutan.
About The Author
