Jawa Barat punya jutaan UMKM, tapi tanpa kedaulatan—rakyat hanya akan terus bertahan, bukan berkuasa.
Oleh: Ketut Sethyon
Wakil Ketua G-Bran Provinsi Jawa Barat
Di tengah gemuruh pertumbuhan ekonomi nasional, kita terus disuguhi angka-angka yang tampak meyakinkan. Investasi meningkat. Infrastruktur dibangun. Proyek berjalan.
Namun ada satu pertanyaan yang tidak boleh kita abaikan:
apakah rakyat kecil benar-benar ikut menguasai ekonomi, atau hanya menjadi penonton dari pertumbuhan itu sendiri?
Jawa Barat adalah contoh nyata dari paradoks ini.
Provinsi ini memiliki lebih dari 5,4 juta hingga 7 juta UMKM, menjadikannya yang terbesar di Indonesia. UMKM bahkan menguasai hampir 99% struktur usaha dan menjadi penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat.
Artinya jelas:
rakyat adalah kekuatan utama ekonomi.
Namun pertanyaannya:
kalau jumlahnya sebesar itu, mengapa kekuatannya belum terasa?
UMKM: Besar dalam Jumlah, Lemah dalam Kendali
Tulang punggung ekonomi, tapi belum jadi penguasa pasar
Jutaan pelaku UMKM di Jawa Barat setiap hari bekerja, berproduksi, dan menghidupi keluarga. Mereka adalah fondasi ekonomi yang sesungguhnya.
Namun realitasnya masih keras:
- Akses modal terbatas
- Distribusi dikuasai pemain besar
- Banyak usaha stagnan, sulit naik kelas
- Ketergantungan pada pasar lokal masih tinggi
Kita sering membanggakan UMKM sebagai pilar ekonomi.
Tapi tanpa kekuatan dan akses, mereka hanya akan terus bertahan—bukan berkembang.
Jumlah besar tanpa kendali hanyalah potensi yang belum berdaulat.
Ekonomi Kreatif: Potensi Besar yang Belum Dibebaskan
Kreativitas ada, tapi sistem belum berpihak
Jawa Barat adalah rumah bagi jutaan anak muda kreatif. Dari kuliner, fashion, digital konten, hingga kerajinan lokal—semuanya hidup dan berkembang.
Namun potensi ini belum maksimal karena:
- Akses pasar terbatas
- Infrastruktur digital belum merata
- Perlindungan karya lemah
- Ekosistem belum kuat
Padahal di era digital, ekonomi kreatif bisa menjadi jalan baru menuju kedaulatan—
di mana kreativitas menjadi kekuatan utama, bukan sekadar modal besar.
Jika tidak didukung serius, kreativitas hanya akan berhenti sebagai potensi—bukan kekuatan.
Desa: Kaya Potensi, Tapi Belum Berdaulat
Sumber ekonomi ada, tapi bukan milik rakyatnya
Desa adalah akar ekonomi rakyat. Dari sanalah lahir pangan, budaya, dan sumber daya.
Namun selama ini:
- Desa hanya jadi objek pembangunan
- Potensi belum dikelola maksimal
- Nilai ekonomi sering dinikmati pihak luar
Padahal jika desa diberdayakan:
- Produksi bisa dikuasai rakyat
- Distribusi bisa diperpendek
- Ekonomi bisa tumbuh dari bawah
Desa yang kuat bukan pilihan—itu keharusan untuk kedaulatan.
Masalah Utama: Rakyat Tidak Menguasai Sistem
Bukan sekadar miskin, tapi tidak berdaulat
Rakyat sudah bekerja keras.
Rakyat sudah berusaha.
Namun mereka belum menguasai:
- Rantai distribusi
- Akses pasar besar
- Teknologi dan digitalisasi
- Arah kebijakan ekonomi
Inilah akar persoalan yang sebenarnya.
Kita terlalu lama bicara kesejahteraan,
tapi lupa bicara kedaulatan.
Padahal:
kesejahteraan bisa diberikan,
tapi kedaulatan harus dimiliki.
Negara Harus Memihak, Bukan Sekadar Mengatur
Kalau negara netral, yang kuat akan menguasai
Dalam kondisi ekonomi yang tidak seimbang, netralitas bukan solusi.
Negara harus hadir dan berpihak:
- Membuka akses permodalan UMKM
- Melindungi pasar dari dominasi besar
- Mendorong ekonomi kreatif secara nyata
- Menguatkan desa sebagai pusat ekonomi
Jika tidak, maka ekonomi akan terus dikuasai oleh segelintir pihak.
Dan rakyat hanya akan menjadi pelengkap.
Dari Bantuan Menuju Kedaulatan
Rakyat tidak butuh dikasihani—rakyat butuh kekuatan
Selama ini kita terlalu lama terjebak dalam pola bantuan.
Padahal bantuan hanya menciptakan ketergantungan.
Yang dibutuhkan adalah:
- Pemberdayaan
- Akses
- Kemandirian
- Kendali
Rakyat tidak butuh belas kasihan.
Rakyat butuh kekuasaan atas ekonominya sendiri.
Saatnya Rakyat Jadi Tuan di Rumah Sendiri
Jawa Barat tidak kekurangan pelaku usaha.
Tidak kekurangan kreativitas.
Tidak kekurangan potensi.
Yang kurang hanya satu:
kedaulatan ekonomi rakyat.
Jika jutaan UMKM masih belum menguasai ekonomi,
maka ada yang salah dalam sistemnya.
Dan jika ini terus dibiarkan,
rakyat akan selamanya menjadi penonton
di panggung ekonomi yang mereka bangun sendiri.
“Rakyat tidak boleh hanya hidup dari ekonomi— rakyat harus menjadi pemilik dan penguasa ekonominya.”
