Jakarta, Pas7News.com – Isu perlindungan perempuan dan anak kembali menjadi sorotan dalam peringatan International Women’s Day 2026. Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) menggelar pemutaran sekaligus dialog film dokumenter Invisible Hopes di Cinepolis Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Sabtu (7/3/2026), sebagai upaya membangun kesadaran publik terhadap kondisi ibu hamil dan anak-anak yang hidup di dalam lembaga pemasyarakatan.
Film yang disutradarai dan diproduseri Lamtiar Simorangkir itu mengangkat kisah nyata tentang kehidupan para ibu yang menjalani masa pidana dalam kondisi hamil serta anak-anak yang lahir dan tumbuh di balik jeruji. Melalui pendekatan dokumenter yang kuat, film ini menghadirkan gambaran realitas yang kerap luput dari perhatian publik.
Lebih dari 150 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari perwakilan kementerian, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, aktivis perempuan, hingga perwakilan diplomatik.
Ketua Bidang Gender, Kebudayaan dan Inklusivitas PNPS GMKI, Lamtiar Simorangkir, menegaskan bahwa film bukan sekadar karya seni, tetapi juga sarana advokasi sosial yang mampu mendorong perubahan kebijakan.
“Film ini menjadi medium dialog antara masyarakat sipil, pemerintah, dan berbagai pihak untuk melihat kembali bagaimana sistem pemasyarakatan memperlakukan perempuan dan anak,” ujar Lamtiar.
Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak anak yang lahir dan tumbuh di dalam lembaga pemasyarakatan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga pendekatan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prijadi Santoso, mengatakan film tersebut memberikan perspektif penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perempuan dan anak.
“Film ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang dihadapi ibu dan anak di penjara. Hal ini menjadi pengingat bahwa hak anak harus tetap terpenuhi dalam situasi apa pun,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Agung Suhartoyo menilai penggunaan film dokumenter sebagai media kampanye sosial memiliki kekuatan besar dalam membangun empati publik.
Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Dalam kesempatan yang sama, Deputy Head Political, Economic and Cultural Kedutaan Besar Swiss untuk Indonesia, Tessa Nerini, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia penting diterapkan dalam sistem pemasyarakatan, termasuk dalam penanganan perempuan dan anak.
Ia menyinggung The Bangkok Rules sebagai standar internasional yang memberikan panduan mengenai perlakuan terhadap narapidana perempuan.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menegaskan komitmen kepolisian untuk memperhatikan kondisi perempuan hamil dalam proses hukum.
“Kami dapat mempertimbangkan langkah khusus seperti penangguhan penahanan atau tahanan rumah, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan kepentingan anak,” kata Nurul.
Ketua Umum PNPS GMKI William Sabandar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan gender dan perlindungan anak.
Menurutnya, pesan yang disampaikan melalui film Invisible Hopes diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelompok rentan yang sering kali tidak terlihat dalam ruang publik.
Sebagai penutup kegiatan, sebanyak 15 pihak dari berbagai lembaga dan organisasi menandatangani poster komitmen bersama sebagai simbol dukungan terhadap langkah-langkah nyata dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, khususnya bagi narapidana perempuan yang sedang hamil serta anak-anak yang lahir dan tumbuh di dalam penjara.
Film Invisible Hopes sendiri telah diputar di berbagai forum diskusi publik, kampus, komunitas, serta forum hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional sejak dirilis pada tahun 2021. Melalui rangkaian kampanye dampak (impact campaign), film ini diharapkan terus menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak.
About The Author
