Dari Halal Bihalal ke Arah Kebijakan: Wawali Bekasi Tekankan Sinergi Nyata Antar Daerah
BANDUNG, 31 Maret 2026 — Agenda Halal Bihalal Idulfitri yang berlangsung di Gedung Sate, Bandung, Senin (30/3/2026), dimanfaatkan para kepala daerah di Jawa Barat sebagai ruang konsolidasi arah kebijakan pembangunan ke depan.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memandang forum tersebut bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas wilayah yang semakin dibutuhkan dalam konteks pembangunan modern.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu, Harris menekankan pentingnya membangun kesamaan visi antar daerah agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Koordinasi itu penting agar kebijakan tidak tumpang tindih dan justru saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menilai, kompleksitas persoalan di daerah saat ini menuntut pendekatan kolaboratif, terutama bagi wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi yang memiliki keterkaitan erat dengan daerah lain di sekitarnya.
Menurutnya, pembangunan tidak lagi bisa dilihat dalam batas administratif semata, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem wilayah.
“Kota Bekasi adalah bagian dari ekosistem Jawa Barat. Maka pendekatannya juga harus terintegrasi,” jelasnya.
Harris juga menyoroti pentingnya efektivitas kebijakan yang dihasilkan dari setiap pertemuan kepala daerah. Ia berharap setiap agenda tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi berlanjut pada implementasi yang terukur.
“Output dari pertemuan seperti ini harus jelas. Apa yang dibahas harus bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa inovasi daerah perlu berbasis pada kondisi riil di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Momentum Halal Bihalal ini, lanjutnya, menjadi awal penguatan komitmen bersama untuk membangun Jawa Barat secara lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi
About The Author
