Pemkab Bantul dan Polisi Tempuh Dialog Usai Dinamika Ibadah Jemaat GMS
BANTUL — Pemerintah Kabupaten Bantul bersama aparat kepolisian mengambil langkah dialogis menyusul dinamika yang terjadi saat kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di kawasan Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peristiwa yang terjadi pada Minggu (24/5) itu sempat menjadi perhatian publik setelah rekaman video di lokasi beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak aparat keamanan berjaga di tengah kerumunan warga dan jemaat guna mencegah terjadinya gesekan lebih luas.
Pemerintah daerah memastikan situasi di lapangan kini dalam keadaan aman dan terkendali setelah dilakukan komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Bantul, Yulius Suharta, mengatakan pemerintah daerah sejak awal telah melakukan langkah pencegahan dengan menggelar koordinasi bersama unsur kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, serta pihak pengelola kegiatan ibadah.
Menurutnya, dinamika yang muncul lebih banyak berkaitan dengan penyesuaian administrasi penggunaan bangunan yang dipakai sebagai lokasi kegiatan keagamaan.
“Pemerintah daerah berupaya agar persoalan ini diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai aturan, sehingga kondusivitas masyarakat tetap terjaga,” ujarnya, Senin (25/5).
Ia menjelaskan, jemaat GMS sebelumnya melaksanakan kegiatan ibadah secara berpindah-pindah dengan menyewa sejumlah tempat. Belakangan, jemaat menyewa sebuah bangunan di kawasan Ring Road Selatan Bantul untuk digunakan sebagai pusat kegiatan pelayanan dan ibadah.
Namun penggunaan lokasi tersebut memunculkan pertanyaan dari sebagian warga terkait kelengkapan administrasi dan legalitas pemanfaatan bangunan sebagai tempat ibadah.
Meski demikian, pihak pemerintah menyebut komunikasi antara seluruh pihak masih berjalan dengan baik dan tidak terjadi kerusuhan besar sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial.
Aparat kepolisian yang berada di lokasi juga langsung melakukan pengamanan dan mediasi agar kegiatan masyarakat tetap berjalan tertib serta tidak memicu konflik horizontal.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat di Bantul mengimbau seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi provokatif di ruang digital. Mereka berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, penghormatan terhadap hukum, dan semangat toleransi antarumat beragama.
Pemkab Bantul bersama unsur Forkopimda berencana melanjutkan koordinasi lanjutan guna memastikan penyelesaian persoalan dilakukan secara damai serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
About The Author
