DPRD Kota Bogor Pilih Dialog daripada Konfrontasi Saat Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Nasional
BOGOR – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (23/6/2026), berlangsung dalam suasana yang relatif sejuk. Di tengah berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan nasional, Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor memilih membuka ruang dialog secara langsung dengan para peserta aksi.
Langkah tersebut terlihat ketika Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendatangi lokasi aksi untuk mendengarkan tuntutan mahasiswa. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa penyampaian aspirasi masyarakat masih mendapat tempat dalam ruang demokrasi daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai isu yang belakangan menjadi perhatian publik nasional. Mulai dari efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan anggaran negara, kondisi harga kebutuhan pokok, hingga tuntutan pemberantasan mafia tanah dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Berbagai isu tersebut menurut mahasiswa bukan hanya menjadi persoalan pemerintah pusat semata, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Karena itu, mereka meminta seluruh elemen pemerintahan turut menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemegang kebijakan di tingkat nasional.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia mengakui bahwa sebagian besar tuntutan berada di luar kewenangan pemerintah daerah, namun bukan berarti suara tersebut diabaikan.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi representasi yang memungkinkan aspirasi masyarakat diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Karena itu, dokumen tuntutan yang diterima akan menjadi bahan komunikasi dengan DPR RI dan instansi terkait.
“Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menyalurkan suara masyarakat,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik menilai, pola komunikasi yang ditunjukkan dalam aksi tersebut menjadi contoh bahwa demonstrasi tidak selalu harus berujung pada ketegangan. Kehadiran pejabat daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Di sisi lain, aksi Aliansi BEM Se-Bogor Raya menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan peran penting sebagai kelompok penekan moral terhadap berbagai kebijakan negara. Dengan membawa isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, mereka berupaya memastikan bahwa suara publik tetap terdengar di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi nasional.
Aksi yang diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Bogor itu berakhir dengan tertib. Setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPRD Kota Bogor, massa membubarkan diri secara damai dengan pengawalan aparat keamanan.
Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa demokrasi tidak hanya hidup di ruang sidang parlemen atau meja birokrasi, tetapi juga tumbuh di jalanan ketika warga negara menyuarakan harapan dan kritiknya demi perbaikan bangsa.
Jurnalis: Romo Kefas
About The Author
