Jakarta — DPR RI mulai mengarahkan reforma agraria tidak hanya sebagai upaya penyelesaian konflik lahan, tetapi juga sebagai pintu pembuka akses ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, , menyatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tengah disiapkan untuk memastikan kebijakan ini berjalan lebih terintegrasi dan berdampak langsung.
Menurutnya, penataan ulang kepemilikan dan pemanfaatan lahan harus diikuti dengan penguatan ekonomi masyarakat, agar reforma agraria tidak berhenti pada legalitas semata.
“Reforma agraria harus memberi manfaat nyata, termasuk membuka akses usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam pertemuan lintas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dari Legalitas ke Produktivitas
Selama ini, reforma agraria kerap berfokus pada penyelesaian status lahan. DPR kini mendorong pendekatan lanjutan, yakni memastikan lahan yang telah memiliki kejelasan hukum dapat dimanfaatkan secara produktif.
Hal ini mencakup dukungan terhadap sektor pertanian, usaha kecil, hingga pengembangan ekonomi lokal berbasis wilayah.
Command Center untuk Percepatan Layanan
Sebagai bagian dari strategi, DPR merancang pembentukan command center yang tidak hanya berfungsi menerima laporan konflik, tetapi juga sebagai pusat informasi dan layanan bagi masyarakat terkait akses lahan.
Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian lebih cepat mengenai status lahan serta prosedur yang harus ditempuh.
Perhatian pada Wilayah Rentan
DPR juga memberi perhatian khusus pada desa-desa yang berada di kawasan hutan. Selain memastikan kejelasan status wilayah, pendekatan yang diambil juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga setempat.
Pendataan dan sinkronisasi yang dilakukan diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan publik sekaligus kesempatan ekonomi.
Integrasi Data Jadi Fondasi
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, , ditegaskan bahwa kebijakan satu peta (one map policy) menjadi dasar penting dalam pelaksanaan reforma agraria.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dan DPR menargetkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat langsung diimplementasikan di lapangan.
Sinergi Lintas Sektor
Sejumlah anggota DPR seperti , , dan turut terlibat dalam pembahasan tersebut bersama berbagai elemen masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci agar reforma agraria tidak hanya selesai di tingkat kebijakan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata.
Harapan Jangka Panjang
Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, reforma agraria diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional, terutama di daerah.
Penataan lahan yang tepat dinilai dapat menciptakan peluang usaha baru, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat kemandirian masyarakat.
Jurnalis: Romo Kefas
About The Author
