Pemerintah Percepat Program Rumah Layak Huni, BSPS 2026 Jadi Instrumen Tekan Kemiskinan
Humbang Hasundutan – Pemerintah pusat mulai mengarahkan program perumahan rakyat sebagai instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026), dalam rangka melihat langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Alih-alih sekadar pembangunan fisik, program ini kini ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan sosial-ekonomi yang lebih luas.
Dari Hunian ke Kesejahteraan
Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rumah yang layak dinilai dapat berdampak pada kesehatan, produktivitas, hingga stabilitas ekonomi keluarga.
Dalam konteks tersebut, BSPS 2026 diarahkan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.
Lonjakan Target Jadi Sinyal Serius Pemerintah
Peningkatan target BSPS di Sumatera Utara menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah. Tahun ini, jumlah rumah yang diperbaiki mencapai 19.668 unit, jauh melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di bawah 2.000 unit.
Secara nasional, program ini menargetkan 400.000 unit rumah, menjadikannya salah satu program perumahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri memperoleh bagian sebanyak 457 unit rumah, yang difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan mendesak.
Skema Insentif Dorong Akses Masyarakat
Pemerintah juga memperluas akses masyarakat terhadap program ini melalui berbagai kebijakan insentif. Sejumlah biaya yang sebelumnya menjadi beban masyarakat kini dibebaskan, seperti:
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi hambatan administratif sekaligus mempercepat realisasi pembangunan rumah.
Peran Daerah Jadi Penentu
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Validasi data penerima dan pengawasan pembangunan menjadi kunci utama agar bantuan tidak meleset.
Kemendagri bahkan menjadikan sektor perumahan sebagai bagian dari indikator evaluasi kinerja kepala daerah, sehingga mendorong adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Belajar dari Humbahas
Kunjungan ke Humbang Hasundutan juga memberikan gambaran tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Daerah ini dinilai mampu menunjukkan respons cepat dalam pemulihan pascabencana, termasuk membuka akses jalan yang sempat terputus dalam waktu singkat.
Pengalaman tersebut menjadi contoh bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada sinergi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat.
Harapan ke Depan
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, BSPS 2026 diharapkan tidak hanya mengejar angka pembangunan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
(Romo Kefas – Jurnalis)
About The Author
