KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat merespons peristiwa longsor yang terjadi di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan mengerahkan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu penanganan di lokasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan para pekerja serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPST menjadi prioritas utama dalam proses penanganan.
Menurut Tri, meskipun TPST Bantargebang secara pengelolaan berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi tetap memberikan dukungan penuh dalam upaya penanganan di lapangan.
“Secara lokasi berada di wilayah Bekasi, namun pengelolaannya memang di bawah Pemprov DKI Jakarta. Yang terpenting saat ini adalah memastikan proses penanganan berjalan cepat dan kondisi di lapangan tetap aman,” ujar Tri Adhianto.
Melalui BPBD Kota Bekasi, pemerintah daerah turut membantu proses evakuasi serta melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar lokasi longsor guna mengantisipasi potensi risiko lanjutan.
Selain fokus pada penanganan awal, Pemkot Bekasi juga melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan tumpahan sampah yang dikhawatirkan dapat mengarah ke aliran Kali Asem maupun ke kawasan permukiman warga di sekitar Bantargebang.
Petugas di lapangan terus disiagakan untuk memonitor kondisi lingkungan, termasuk aliran air di sekitar TPST, guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Tri Adhianto menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus menjalin koordinasi dengan pihak pengelola TPST Bantargebang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar proses penanganan dapat berjalan secara optimal.
“Kami ingin memastikan kondisi tetap aman bagi para pekerja dan masyarakat sekitar. Koordinasi dengan pihak pengelola terus dilakukan agar penanganan dapat berlangsung cepat dan situasi segera terkendali,” katanya.
Jurnalis: Romo Kefas
